DIUMAI,( Kompaskeadilan. Com)— Kasus kecelakaan lalu lintas berdarah di Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Dumai, yang terjadi pada Sabtu dini hari (23/5/2026) lalu akhirnya menemui titik terang. Peristiwa tragis yang merenggut nyawa tersebut dikonfirmasi melibatkan seorang oknum pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai berinisial RS.
Menanggapi isu yang tengah liar menggelinding di media sosial dan masyarakat, pihak Imigrasi Dumai langsung angkat bicara dan mengambil tindakan tegas.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Ruhiyat M Tolib, menyatakan sanksi berat langsung dijatuhkan kepada RS demi kelancaran proses hukum. RS kini resmi dinonaktifkan dari seluruh kegiatan kedinasan.
“Kami telah mengambil tindakan administratif dengan membebastugaskan yang bersangkutan dari tugas dan jabatannya. Peristiwa ini juga telah kami laporkan kepada pimpinan dan akan diproses sesuai ketentuan etik serta disiplin kepegawaian yang berlaku,” tegas Ruhiyat dalam keterangan resminya, Selasa (26/5/2026).
Pihak Imigrasi juga menegaskan bahwa mereka menghormati penuh dan menyerahkan seluruh proses hukum pidana kepada pihak kepolisian yang berwenang.
Netizen sempat menyorotifasilitas yang di gunakan oknum tersebut saat insiden terjadi. Ruhiyat tidak menampik bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan, yakni mobil dengan nomor polisi BM 61 R , merupakan kendaraan dinas operasioal.
Sesuai Surat Keputusan (SK), kendaraan tersebut memang merupakan fasilitas penunjang jabatan RS. Namun, Ruhiyat menggarisbawahi bahwa insiden maut ini murni urusan personal dan tidak ada kaitannya dengan institusi.
“Karena hari itu libur kerja, jadi saya pastikan bahwa peristiwa ini merupakan tindakan pribadi yang sama sekali tidak terkait dengan pelaksanaan tugas maupun pelayanan keimigrasian,” lanjut Ruhiyat.
Di akhir pernyataannya, pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai menyampaikan rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban yang ditinggalkan atas insiden fatal tersebut.
Kasus ini pun kini tengah menjadi sorotan tajam publik Dumai yang menuntut transparansi dan keadilan hukum yang seadil-adilnya bagi korban.
(Red)
Posting Komentar